BAB I
PENDAHULUAN
Ilmu ekonomi mikro (sering juga ditulis mikroekonomi) adalah
cabang dari ilmuekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan
perusahaan serta penentuan harga- harga pasar dan kuantitas faktor input,
barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana
berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan
atas barang dan jasa, yang akan mnentukan harga; dan bagaimana
harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya.[1][2]
Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, bersama-sama individu lainnya di pasar, akan membentuk suatu
keseimbangan dalam skala makro; dengan asumsi bahwa semua
hal lain tetap sama (ceteris paribus ).
Kebalikan dari ekonomi
mikro ialah ekonomi makro, yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan,
terutama mengenai pertumbuhan ekonomi,infl asi,penganggur an, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas
beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan
tingkatpajak ) terhadap hal-hal tersebut
TUJUAN
Salah satu tujuan ekonomi
mikro adalah menganalisapasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif
kepada produk dan jasa, dan alokasi dari sumber terbatas diantara
banyak penggunaan alternatif. Ekonomi mikro menganalisa kegagalan pasar,
yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien;
serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang
dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Bidang- bidang
penelitian yang penting dalam ekonomi mikro, meliputi pembahasan mengenai
keseimbangan umum (general equilibrium), keadaan pasar dalam
informasi asimetris, pilihan dalam situasiketidakpastian,
serta berbagai aplikasi ekonomi dariteori permainan. Juga mendapat
perhatian ialah pembahasan mengenai elastisitas produk dalam sistem pasar.
BAB II
PEMBAHASAN
1. Penerapan ekonomi mikro
Ekonomi mikro yang
diterapkan termasuk area besar belajar, banyak diantaranya menggambarkan metode dari
yang lainnya. Regulasi dan organisasi industri mempelajari topik seperti masuk dan keluar dari firma, inovasi, aturan
merek dagang.
Hukum dan Ekonomi
menerapkan prinsip ekonomi mikro ke pemilihan dan penguatan dari berkompetisi dengan rezim legal dan efisiensi relatifnya. Ekonomi Perburuhan mempelajari upah,
kepegawaian, dan dinamika pasar buruh. Finansial publik (juga dikenal dengan ekonomi publik)
mempelajari rancangan dari pajak pemerintah dan kebijakan
pengeluaran dan efek ekonomi dari kebijakan-kebijakan tersebut (contohnya,
program asuransi sosial). Ekonomi
kesehatan mempelajari organisasi dari sistem kesehatan, termasuk peran dari pegawai kesehatan dan program asuransi
kesehatan. Politik ekonomi mempelajari peran dari
institusi politik dalam menentukan keluarnya
sebuah
kebijakan. Ekonomi kependudukan, yang mempelajari tantangan yang dihadapi oleh kota-kota, seperti
gepeng, polusi air dan udara, kemacetan lalu-lintas, dan kemiskinan,
digambarkan dalam geografi kependudukan dan sosiologi.Finansial
Ekonomi mempelajari topik seperti struktur dari portofolio yang
optimal, rasio dari pengembalian ke modal, analisa
ekonometri dari keamanan pengembalian, dan kebiasaan finansial
korporat. Bidang Sejarah ekonomi
mempelajari evolusi dari ekonomi dan institusi ekonomi,
menggunakan metode dan teknik dari bidang ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, psikologi dan ilmu politik.
2. Pemerintah Perlu Perkuat Ekonomi Mikro
Senin, 26 Oktober 2009 | Ekonomi & Bisnis |
Kerajinan,UKM/ilustrasi.
(ANTARA/Fanny Octavianus)@Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui tim ekonomi Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) IIperlumemperkuat pertumbuhan ekonomi mikro sehingga sektor riil
yang
didominasi usaha mikro dan kecil dapat berkembang
baik.Direktur Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia
(Apikri) Amir Fanzuri di Yogyakarta mengatakan, menguatan ekonomi makro
diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, namun sektor mikro
juga harus diperkuat agar sektor usaha bisa berkembang dengan baik.
"Saya optimistis Wakil
Presiden Boediono dapat berperan dalam meningkatkan perkuatan ekonomi mikro dan
kecil yang akan menumbuhkan sektor riil dan membantu pengembangan usaha mikro
dan kecil secara nasional," katanya.
Menurut dia selama ini
kebijakan penguatan ekonomi mikro belum menyentuh secara keseluruhan, namun
sekarang ada indikasi ke arah itu, yakni ada gerakan di berbagai daerah yang
memiliki potensi lokal untuk memperkuat dengan kebijakan daerah."Kebijakan
memperkuat usaha lokal tersebut diharapkan dapat diakomodasi oleh pemerintah
pusat dengan mengeluarkan kebijakan seperti itu," kata Amir.
Terkait potensi lokal, kata
dia, sejumlah pemerintah provinsi (pemprov) berkomitmen bersama untuk
mengembangkan produk pangan berbasis potensi lokal. Komitmen tersebut merupakan
momentum untuk menjadi potensi lokal menjadi primadona di pasar lokal.
"Jika pengembangan produk
potensi lokal tersebut bisa terwujud secara menyeluruh, maka diyakini pasar
lokal akan berkembang dengan baik sehingga usaha mikro dan kecil diharapkan
dapat tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan," katanya.
Untuk itu, kata dia, sudah
saatnya pemerintah melalui tim ekonomi KIB II memperkuat ekonomi yang menyentuh
kepentingan usaha mikro dan kecil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
rakyat kecil.
”Saya gembira melihat
penguatan nilai rupiah akan berdampak di beberapa pasar lokal. Namun sayangnya
potensi lokal belum digarap dengan baik sehingga produk lokal yang seharusnya
diuntungkan tetap lemah," katanya.
3. Kegagalan pasar
Dalam ekonomi mikro, istilah
"kegagalan pasar" tidak berarti bahwa sebuah pasar tidak lagi
berfungsi. Malahan, sebuah kegagalan pasar adalah situasi dimana sebuah pasar
efisien dalam mengatur produksi atau alokasi barang dan jasa ke konsumen.
Ekonom normalnya memakai istilah ini pada situasi dimana inefisiensi sudah
dramatis, atau ketika disugestikan bahwa institusi non pasar akan memberi hasil
yang diinginkan. Di sisi lain, pada konteks politik, pemegang modal atau saham
menggunakan istilah kegagalan pasar untuk situasi saat pasar dipaksa untuk
tidak melayani "kepentingan publik", sebuah pernyataan subyektif yang
biasanya dibuat dari landasan moral atau sosial.
Empat jenis utama penyebab
kegagalan pasar adalah :
- Monopoli atau dalam kasus lain dari penyalahgunaan dari kekuasaan pasar dimana "sebuah" pembeli atau penjual bisa memberi pengaruh signifikan pada harga atau keluaran. Penyalahgunaan kekuasaan pasar bisa dikurangi dengan menggunakan undang-undang anti-trust.[5]
- Eksternalitas, dimana terjadi dalam kasus dimana "pasar
tidak dibawa kedalam akun dari akibat aktivitas ekonomi didalam orang
luar/asing."
- Barang publik
seperti pertahanan nasional[5] dan kegiatan dalam kesehatan
publik seperti pembasmian sarang nyamuk. Contohnya, jika membasmi sarang
nyamuk diserahkan pada pasar pribadi, maka jauh lebih sedikit sarang yang
mungkin akan dibasmi. Untuk menyediakan penawaran yang baik dari barang
publik, negara biasanya menggunakan pajak-pajak yang mengharuskan semua
penduduk untuk membayar pda barang publik tersebut (berkaitan dengan
pengetahuan kurang dari eksternalitas positif pada pihak
ketiga/kesejahteraan sosial).
- Kasus dimana
terdapat informasi asimetris atau ketidak pastian (informasi yang
inefisien)[5]. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu
pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan baik dari
pihak yang lain. Biasanya para penjua yang lebih tahu tentang produk
tersebut daripada sang pembeli, tapi ini tidak selalu terjadi dalam kasus
ini. Contohnya, para pelaku bisnis mobil bekas mungkin mengetahui dimana
mobil tersebut telah digunakan sebagai mobil pengantar atau taksi,
informasi yang tidak tersedia bagi pembeli. Contoh dimana pembeli memiliki
informasi lebih baik dari penjual merupaka penjualan rumah atau vila, yang
mensyaratkan kesaksian penghuni sebelumnya. Seorang broker real estate
membeli rumah ini mungkin memiliki informasi lebih tentang rumah tersebut
dibandingkan anggota keluarga yang ditinggalkan. Situasi ini dijelaskan
pertamakali oleh Kenneth J. Arrow di artikel seminar tentang kesehatan
tahun 1963 berjudul "ketidakpastian dan Kesejahteraan Ekonomi dari
Kepedulian Kesehatan," di dalam American Economic Review.
George Akerlof kemudian menggunakan istilah informasi asimetris pada
karyanya ditahun 1970 The Market for Lemons. Akerlof menyadari
bahwa , dalam pasar seperti itu, nilai rata-rata dari komoditas cenderung
menurun, bahkan untuk kualitas yang sangat sempurna kebaikannya, karena
para pembelinya tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah produk yang
mereka beli akan menjadi sebuah "lemon" (produk yang menyesatkan).
4. Ketahanan Ekonomi Indonesia
Dalam Aspek Nasional
Ketahanan
Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis
kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan
nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan
gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak
langsung untuk menjamin kelangsu-ngan perekonomian bangsa dan negara
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Latar Belakang Masalah
Tahun 2008 adalah tahun yang
kelam bagi sejarah perekonomian dunia. Krisis global yang melanda
membuat perekonomian di sebagian besar negara di seluruh dunia terpuruk.
Negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, China, India, dan India pun
terseret dalam krisis ini. Indonesia pun mau tak mau juga terkena imbas dari
krisis global. Walaupun dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap
perekonomian kita, namun perekonomian Indonesia juga sempat terpuruk.
Ketika nilai tukar rupiah turun sampai Rp
12.100/US$, Saham IHSG yang merosot hingga 51,17%, harga BBM yang naik,
pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan, serta dampak-dampak yang lainnya.
Nah, pada momen inilah ketahanan ekonomi Indonesia diuji. Lalu bagaimanakah
indonesia dapat bertahan dari krisis global ini? Langkah-langkah apa saja yang
diambil oleh pemerintah untuk meredam dampak krisis ini?
5. Kronologi
Krisis Global 2008
Krisis Global yang terjadi
sekitar tahun 2008 berawal dari permasalahan kegagalan pembayaran kredit
perumahan (subprime mortgage default) di Amerika Serikat (AS), krisis kemudian
menggelembung merusak sistem perbankan bukan hanya di AS namun meluas hingga ke
Eropa lalu ke Asia. Secara beruntun menyebabkan effect domino terhadap
solvabilitas dan likuiditas lembaga-lembaga keuangan di negara negara tersebut,
yang antara lain menyebabkan kebangkrutan ratusan bank, perusahaan sekuritas,
reksadana, dana pensiun dan asuransi. Krisis kemudian merambat ke belahan Asia
terutama negara-negara seperti Jepang, Korea, China, Singapura, Hongkong,
Malaysia, Thailand termasuk Indonesia yang kebetulan sudah lama memiliki
surat-surat beharga perusahaan-perusahaan tersebut.
Dari berbagai kritik para
ahli, bahwa problem tersebut dipicu maraknya penggelembungan harga perumahan di
AS yang didorong kebijakan-kebijakan Bank Sentral Amerika (the Fed) yang kurang
pruden untuk menstabilkan sistem keuangan sejak bertahun-tahun. Kondisi ini
didorong oleh keinginan untuk memelihara permintaan properti perumahan agar
tetap tinggi, maka bank-bank di Amerika Serikat banyak mengucurkan kredit
perumahan terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki
kapasitas keuangan yang memadai (ninja loan yaitu pinjaman terhadap nasabah
yang no income, no job, & no asset). Kredit perumahan ini kemudian
disekuritisasi secara hibrid agar lebih menarik bagi investor yang terdiri dari
bank, perusahaan sekuritas, reksadana, dana pensiun dan asuransi. Celakanya,
banyak kredit tak terbayar dalam jumlah besar dan merata. Akibatnya, bank-bank
kesulitan untuk membayar dan investor dengan cepat menarik dananya dari
produk-produk perbankan disaat harga masih tinggi sehingga hal ini memacetkan
perputaran uang di pasar hipotik. Hal ini menyebabkan pula struktur pasar uang
yang produknya saling terkait satu sama lain menjadi terganggu. Termasuk juga
jaminan obligasi utang (collaterlaised debt obligation/CDO) sebagai bentuk
investasi kolektif dari sub-prime mortgage.
6. Dampak
Krisis Terhadap Perekonomian Indonesia
a. Dampak terhadap Perbankan
- Pasar Surat Utang
Negara (SUN) mengalami tekanan hebat tercermin dari penurunan harga SUN
atau kenaikan yield SUN secara tajam yakni dari rata-rata sekitar 10%
sebelum krisis menjadi 17,1% pada tanggal 20 November 2008; (catatan:
setiap 1% kenaikan yield SUN akan menambah beban biaya bunga SUN sebesar
Rp1,4 Triliun di APBN)
- Credit Default
Swap (CDS) Indonesia mengalami peningkatan secara tajam yakni dari sekitar
250 bps awal tahun 2008 menjadi diatas 980 bps pada bulan November 2008.
Hal ini menunjukkan bahwa pasar menilai country risk Indonesia yang tinggi
pada saat itu;
- Banking Pressure
Index (dikeluarkan oleh Danareksa Research Institute) dan Financial
Stability Index (dikeluarkan oleh BI) yang sudah memasuki dalam ambang
batas kritis. Banking Pressure Index per Oktober 2008 sebesar 0,9 atau
lebih tinggi dari ambang normal 0,5. Sementara itu, Financial Stability
Index per November 2008 sebesar 2,43 atau di atas angka indikatif maksimum
2,0. Ini menunjukkan bahwa sistem perbankan dan sistem keuangan domestik
dalam keadaan genting. Semakin tinggi nilai BPI (positif), semakin vulnerable
sistem perbankan negara yang bersangkutan;
b. Dampak terhadap Bursa Saham
Bursa saham Indonesia juga
mengalami penurunan indeks yang signifikan, sampai melebihi 51,17%, sehingga
memaksa Otoritas Bursa untuk melakukan penghentian perdagangan selama 3 hari
untuk mencegah lebih terpuruknya bursa akibat sentimen negatif. Untuk
memitigasi kemungkinan lebih terpuruknya indeks yang tidak mencerminkan
fundamental perusahaan, maka telah diambil berbagai langkah antar lain.
c. Dampak terhadap Nilai Tukar dan Inflasi
Dampak krisis keuangan jelas
terlihat pada nilai tukar Rupiah yang melemah terhadap dolar AS bahkan sempat
mencapai RP 12.600/USD pada minggu kedua November 2008. Hal ini lebih
dikarenakan adanya aliran keluar modal asing akibat kepanikan yang berlebihan
terhadap krisis keuangan global.
Dampak sejenis juga akan terjadi pada inflasi.
Karena melemahnya Rupiah terhadap USD, maka harga barang-barang juga akan
terimbas untuk naik, karena Indonesia masih mengimpor banyak kebutuhan termasuk
tepung dan kedelai.
d. Dampak terhadap Ekspor dan Impor
Krisis keuangan global ini
sudah pasti akan sangat berdampak kepada ekspor Indonesia ke negara-negara
tujuan ekspor, bukan hanya ke AS. Selama 5 tahun terakhir ini, ekspor Indonesia
ke Amerika menempati urutan ke-2 setelah Jepang dengan kisaran masing-masing
12% – 15%. Selain itu, negara-negara importir produk Indonesia pada urutan ke-3
s.d. 10 (Singapura, RRC, India, Malaysia, Korsel, Belanda, Thailand, Taiwan)
menyumbang sekitar 45% dari total ekspor Indonesia. Dari informasi tersebut,
hampir dapat dipastikan bahwa keseluruhan negara-negara tersebut sedang
mengalami dampak krisis keuangan global yang berakibat pada perlambatan ekonomi
di setiap negara. Lebih lanjut hal ini akan mengakibatkan penurunan kemampuan membeli
atau bahkan membayar produk ekspor yang dihasilkan Indonesia, sehingga pada
akhirnya akan memukul industri yang berorientasi ekspor di Indonesia. Hal ini
sudah terkemuka di publik melalui media massa, terutama untuk sektor garmen,
kerajinan, mebel dan sepatu, banyak keluhan para pelaku bisnis yang mengatalami
penurunan order dan kelambatan pembayaran dari rekanan bisnis yang mengimport
barangnya. (Data statistik belum dapat diperoleh).
Dampak yang tidak
menguntungkan juga terjadi di sisi impor, karena dengan melemahnya Rupiah, maka
nilai impor akan melonjak yang selanjutnya akan menyulitkan para importir untuk
menyelesaikan transaksi impor. Dampak berikutnya adalah melonjaknya harga-harga
bahan yang berasal dari impor di pasar sehingga inflasi meningkat dan daya beli
masyarakat juga akan menurun. Hal ini selanjutnya mengakibatkan turunnya daya
serap masayrakat terhadap barang-barang impor sehingga pada akhirnya akan
mengakibatkan penurunan jumlah impor.
e. Dampak terhadap Sektor Riel dan Pengangguran
Dampak terhadap sektor riel dapat dilihat dari dua
aspek, yaitu:
- Menurunnya order
dari rekanan di luar negeri sehingga banyak perusahaan kesulitan
memasarkan produknya yang pada akhirnya harus melakukan efisiensi atau
rasionalisasi supaya dapat bertahan hidup.
- Melemahnya daya
beli masyarakat Indonesia karena melemahnya mata uang Rupiah dan kenaikan
inflasi serta kesulitan likuiditas atau modal kerja dari perbankan yang
mengetatkan kebijakan pemberian kreditnya.
Kedua hal tersebut mengakibatkan industri di sektor
riel menjadi tertekan, sehingga apabila hal ini berlarut-larut akan melemahkan
daya tahan perusahaan yang akan berimbas pada kemungkinan melakukan PHK bagi
para karyawannnya demi mengurangi beban perusahaan atau karena memang
perusahaan sudah tidak mampu lagi beroperasi.
7. Langkah
Pemerintah dalam Mengatasi Krisis
a. Pengamanan Pasar Finansial
Hal ini dilakukan dengan cara menghindari mark to
market atas portofolio dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) serta memberi
kebebasan emiten melakukan buyback pada satu hari bursa tanpa pembatasan
pembelian dari volume perdagangan harian. Emiten juga diberi kesempatan untuk
membeli kembali saham, terutama yang mengalami koreksi tanpa melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) saat IHSG anjlok dan perdagangan dihentikan otoritas
bursa.
Disamping itu, pemerintah
mempercepat pencairan belanja kementrian untuk melonggarkan likuiditas.
Pemerintah juga mengambil langkah hukum bagi pihak-pihak yang memunculkan rumor
atau melanggar aturan dan menimbulkan kepanikan pasar saham. Revisi auto
rejection (naik/turunnya harga saham maksimal hanya 10% dari sebelumnya 30%)
juga diterapkan.
b. Pengamanan Likuiditas
Kebijakan ini direalisasikan
dengan antara lain pemerintah menyediakan pasokan valas bagi korporasi,
menurunkan rasio Giro Wajib Minumum (GWM) valas dari 3% menjadi 1%, pencabutan
pasal 4 PBI No.7/1/2005 tentang batasan Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar
Negeri Jangka Pendek, penyederhanaan perhitungan GWM rupiah 7,5% dari Dana
Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari 5% GWM utama (statutory reserve) dan 2,5%
GWM sekunder (secondary reserve).
Kebijakan yang cukup melegakan
nasabah bank adalah dinaikkannya jaminan dana nasabah dari Rp 100 juta menjadi
Rp 2 miliar oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang menurut Menteri Keuangan sudah
mencakup 90% dana pihak ketiga dan 97% rekening nasabah.
Kebijakan lain adalah turunnya
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Bank Indonesia (amandemen
Pasal 11 UU No 3/2004) terkait dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek,
yang mana BI dapat menerima portofolio kredit yang berkolektibilitas lancar
untuk dijadikan agunan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek.
c. Implementasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan
Pemerintah juga mengeluarkan
Perpu menyangkut implementasi jaring pengaman sektor keuangan bila terjadi
keadaan yang membahayakan stabilitas keuangan, dimana pemerintah dapat
menyertakan modal sementara ke bank dan lembaga keuangan bukan bank.
Bank yang kesulitan likuiditas
dapat memperoleh fasilitas pembiayaan darurat (FPD) dari BI yang dijamin
pemerintah dan BI berhak mengganti pengurus bank yang mendapat FPD. Pemerintah
juga memberi insentif bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) mengakuisisi
bank atau LKBB lain.
Untuk memaksimalkan kekuatan
kebijakan ini maka Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan pihak lain yang
melaksanakan kebijakan sesuai Perppu tidak dapat dihukum. Ini untuk menghindari
jika suatu saat akibat dari kebijakan yang diambil mungkin berdampak
negatif.
Pemerintah nampaknya masih kurang
yakin dengan kebijakan yang diambil (akibat terus menurunnya nilai tukar Rupiah
ke level 10.800/USD), maka pada tanggal 28 Oktober 2008 pemerintah mengeluarkan
kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi sebagai berikut. Pertama, menjaga
kesinambungan neraca pembayaran/devisa dengan mewajibkan BUMN menempatkan
valuta asing di bank dalam negeri dalam satu clearing house. Perusahaan juga
wajib melaporkan pendapatan dan kebutuhan valas ke Kementrian BUMN.
Kedua, mempercepat pelaksanaan proyek dengan biaya
bilateral dan multilateral. Ketiga, menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah
perang harga dengan menginstruksikan BUMN tidak memindahkan dana antarbank.
Keempat, menjaga kepercayaan pasar terhadap SUN dengan membeli SUN di pasar
sekunder secara bertahap. Kelima, menjaga kesinambungan neraca pembayaran
dengan memanfaatkan bilateral swap arrangement dari bank Jepang, Korea dan
Cina.
Keenam, menjaga kelangsungan ekspor dengan
memberikan garansi terhadap risiko pembayaran dari pembeli. Ketujuh, menurunkan
pungutan ekspor Crude Plam Oil (CPO) menjadi 0%. Kedelapan, menjaga
kesinambungan fiskal 2009 dengan menyusun APBN 2009 yang memungkinkan
pemerintah melakukan perubahan bujet segera. Kesembilan, mencegah impor ilegal.
Garmen, elektronik, makanan, mainan anak dan sepatu hanya bisa diimpor oleh
importir terdaftar. Terakhir, meningkatkan pengawasan barang beredar di pasar.
Disini nampak terlihat bahwa pemerintah telah
belajar dari krisis 1998 agar tidak terulang lagi dengan cara melakukan
pemagaran yang sangat rapat sehingga serangan terhadap sektor finansial dan
ekonomi dapat diminimalisir. Pemerintah dan Bank Indonesia tidak mau
bersantai-santai sambil menunggu gejolak internasional mereda, namun terus
memantau dan mengantisipasi dengan mengeluarkan kebijakan lanjutan untuk
menyempurnakan kebijakan sebelumnya.
Krisis global tahun 2008 yang
menghantam perekonomian dunia memang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat
Indonesia. Ini menunjukan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia cukup bagus dalam
menghadapi krisis.
Hal ini disebabkan oleh fundamental ekonomi yang
lebih baik saat itu, disamping kesiapan pemerintah dan Bank Indonesia sendiri
dalam menanggapi krisis tersebut yang ditunjukkan oleh komprehensifnya
kebijakan yang diambil.
Sektor perbankan juga lebih tahan menghadapi
krisis saat itu karena dari sisi internal, yaitu permodalan dan prudensialitas
operasional, jauh lebih baik dibandingkan krisis 1998. Namun tak berarti
penanganan krisis tak luput dari masalah. Bailout pada bank Century ternyata
mendapat kecaman keras dari masyarakat. Tapi di balik itu, langkah-langkah yang
diambil pemerintah, terutama Menkeu Sri Mulyani tergolong bagus dalam
menanggulangi krisis global tahun 2008.
8. Ekonomi
Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
a. Ruang
Ekonomi Kerakyatan Indonesia
Saat mendapat tugas untuk
mebahas konsep ekonomi kerakyatan dalam kaitan dengan makalah Prof. Mubyarto
tentang “Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi dan Otonomi Daerah”, saya
mencoba untuk menangkap (baca: memahami) makna kata ‘rakyat’ secara utuh.
Akhirnya saya sampai pada pemahaman bahwa rakyat sendiri bukanlah sesuatu obyek
yang bisa ‘ditangkap’ untuk diamati secara visual, khususnya dalam kaitan
dengan pembangunan ekonomi. Kata rakyat merupakan suatu konsep yang
abstrak dan tidak dapat di’tangkap’ untuk diamati perubahan visual ekonominya.
Kata rakyat baru bermakna secara visual jika yang diamati adalah individualitas
dari rakyat (Asy’arie, 2001). Ibarat kata ‘binatang’, kita tidak
bisa menangkap binatang untuk mengatakan gemuk atau kurus, kecuali
binatang itu adalah misalnya seekor tikus. Persoalannya ada begitu banyak
obyek yang masuk dalam barisan binatang (tikus, kucing, ular, dll.), sehingga
kita harus jelas mengatakan binatang yang mana yang bentuk visualnya gemuk atau
kurus. Pertanyaan yang sama harus dikenakan pada konsep ekonomi rakyat,
yaitu ekonomi rakyat yang mana, siapa, di mana dan berapa jumlahnya.
Karena dalam dimensi ruang Indonesia semua orang (Indonesia) berhak untuk
menyandang predikat ‘rakyat’. Buruh tani, konglomerat, koruptor pun
berhak menyandang predikat ‘rakyat’. Sama seperti jika seekor kucing
digabungkan dengan 100 ekor tikus dalam satu ruang, maka semuanya disebut
binatang. Walaupun dalam perjalanannya seekor kucing dapat saja menelan 100
ekor tikus atas nama binatang.
Ilustrasi di atas saya sampaikan untuk membuka
ruang diskusi tetang ekonomi kerakyatan dalam perspektif yang terarah dalam
kerangka mengagas pikiran Prof. Mubyarto. Kita harus jelas mengatakan
rakyat yang mana yang seharusnya kita tempatkan dalam ruang ekonomi kerakyatan
Indonesia. Selanjutnya, bagaimana kita memperlakukan rakyat dimaksud dan
apakah perlakuan terhadapnya selama ini sudah benar. Atau apakah upaya
menggiring rakyat ke dalam ruang ekonomi kerakyatan selama ini sudah berada
dalam koridor yang benar.
Dalam konteks ilmu sosial, kata rakyat terdiri
dari satuan individu pada umumnya atau jenis manusia kebanyakan. Kalau
diterjemahkan dalam konteks ilmu ekonomi, maka rakyat adalah kumpulan
kebanyakan individu dengan ragaan ekonomi yang relatif sama. Dainy
Tara (2001) membuat perbedaan yang tegas antara ‘ekonomi rakyat’ dengan
‘ekonomi kerakyatan’. Menurutnya, ekonomi rakyat adalah satuan (usaha)
yang mendominasi ragaan perekonomian rakyat. Sedangkan ekonomi kerakyatan
lebih merupakan kata sifat, yakni upaya memberdayakan (kelompok atau satuan)
ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha. Dalam ruang Indonesia,
maka kata rakyat dalam konteks ilmu ekonomi selayaknya diterjemahkan sebagai
kesatuan besar individu aktor ekonomi dengan jenis kegiatan usaha berskala
kecil dalam permodalannya, sarana teknologi produksi yang sederhana, menejemen
usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi.
Karena kelompok usaha dengan karakteristik seperti inilah yang mendominasi
struktur dunia usaha di Indonesia.
b. Ekonomi Kerakyatan dan Sistem Ekonomi Pasar
Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya
sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa
adanya insentif artifisial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan
naluri usaha dan kelimpahan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peluang
pasar. Perlu dipahami bahwa dalam ruang ekonomi nasional pun terdapat
sejumlah aktor ekonomi (konglomerat) dengan bentuk usaha yang kontras dengan
apa yang diragakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi rakyat. Memiliki
modal yang besar, mempunyai akses pasar yang luas, menguasai usaha dari hulu ke
hilir, menguasai teknologi produksi dan menejemen usaha modern. Kenapa mereka
tidak digolongkan juga dalam ekonomi kerakyatan?. Karena jumlahnya hanya
sedikit sehingga tidak merupakan representasi dari kondisi ekonomi rakyat yang
sebenarnya. Atau dengan kata lain, usaha ekonomi yang diragakan bernilai
ekstrim terhadap totalitas ekonomi nasional. Golongan yang kedua ini
biasanya (walaupun tidak semua) lebih banyak tumbuh karena mampu membangun
partner usaha yang baik dengan penguasa sehingga memperoleh berbagai bentuk
kemudahan usaha dan insentif serta proteksi bisnis. Mereka lahir dan
berkembang dalam suatu sistem ekonomi yang selama ini lebih menekankan pada
peran negara yang dikukuhkan (salah satunya) melalui pengontrolan perusahan
swasta dengan rezim insentif yang memihak serta membangun hubungan istimewa
dengan pengusaha-pengusaha yang besar yang melahirkan praktik-praktik anti
persaingan.
Lahirnya sejumlah pengusaha besar (konglomerat)
yang bukan merupakan hasil derivasi dari kemampuan menejemen bisnis yang
baik menyebabkan fondasi ekonomi nasional yang dibangun berstruktur rapuh
terhadap persaingan pasar. Mereka tidak bisa diandalkan untuk menopang
perekonomian nasional dalam sistem ekonomi pasar. Padahal ekonomi pasar
diperlukan untuk menentukan harga yang tepat (price right) untuk
menentukan posisi tawar-menawar yang imbang. Saya perlu menggaris bawahi
bahwa yang patut mendapat kesalahan terhadap kegagalan pembangunan ekonomi
nasional selama regim orde baru adalah implementasi kebijakan pembangunan
ekonomi nasional yang tidak tepat dalam sistem ekonomi pasar, bukan ekonomi
pasar itu sendiri. Dalam pemahaman seperti ini, saya merasa kurang
memiliki justifikasi empirik untuk mempertanyakan kembali sistem ekonomi pasar,
lalu mencari suatu sistem dan paradigma baru di luar sistem ekonomi pasar untuk
dirujuk dalam pembangunan ekonomi nasional. Bagi saya dunia “pasar” Adam
Smith adalah suatu dunia yang indah dan adil untuk dibayangkan. Tapi sayangnya
sangat sulit untuk diacu untuk mencapai keseimbangan dalam tatanan
perekonomian nasional. Karena konsep “pasar” yang disodorkan oleh Adam Smit
sesungguhnya tidak pernah ada dan tidak pernah akan ada. Namun demikian
tidak harus diartikan bahwa konsep pasar Adam Smith yang relatif bersifat
utopis ini harus diabaikan. Persepektif yang perlu dianut adalah bahwa
keindahan, keadilan dan keseimbangan yang dibangun melalui mekanisme “pasar”nya
Adam Smith adalah sesuatu yang harus diakui keberadaannya, minimal telah
dibuktikan melalui suatu review teoritis. Yang perlu dilakukan adalah upaya
untuk mendekati kondisi indah, adil, dan seimbang melalui berbagai regulasi
pemerintah sebagai wujud intervensi yang berimbang dan kontekstual. Bukan
sebaliknya membangun suatu format lain di luar “ekonomi pasar” untuk diacu
dalam pembangunan ekonomi nasional, yang keberhasilannya masih mendapat tanda
tanya besar atau minimal belum dapat dibuktikan melalui suatu kajian
teoritis-empiris.
Mari kita membedah lebih jauh tentang konsep
ekonomi kerakyatan. Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang
dijalankan berdasarkan mekanisme pasar sering tidak berjalan dengan baik,
khusunya sejak masa orde baru. Kegagalan pembangunan ekonomi yang diragakan
berdasarkan mekanisme pasar ini antara lain karena kegagalan pasar itu sendiri,
intervensi pemerintah yang tidak benar, tidak efektifnya pasar tersebut
berjalan, dan adanya pengaruh eksternal. Kemudian sejak sidang istimewa (SI)
1998, dihasilkan suatu TAP MPR mengenai Demokrasi Ekonomi, yang antara lain
berisikan tentang keberpihakan yang sangat kuat terhadap usaha kecil-menengah
serta koperasi. Keputusan politik ini sebenarnya menandai suatu babak
baru pembangunan ekonomi nasional dengan perspektif yang baru, di mana bangun
ekonomi yang mendominasi regaan struktur ekonomi nasional mendapat tempat
tersendiri. Komitmen pemerintah untuk mengurangi gap penguasaan aset ekonomi
antara sebagian besar pelaku ekonomi di tingkat rakyat dan sebagian kecil
pengusaha besar (konglomerat), perlu mendapat dukungan dari berbagai
pihak. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya struktur ekonomi yang
berimbang antar pelaku ekonomi dalam negeri, demi mengamankan pencapaian target
pertumbuhan (growth) (Gillis et al., 1987). Bahwa kegagalan
kebijakan pembangunan ekonomi nasional masa orde baru dengan keberpihakan yang
berlebihan terhadap kelompok pengusaha besar perlu diubah. Sudah saatnya
dan cukup adil jika pengusaha kecil –menengah dan bangun usaha koperasi
mendapat kesempatan secara ekonomi untuk berkembang sekaligus mengejar
ketertinggalan yang selama ini mewarnai buruknya tampilan struktur ekonomi
nasional. Sekali lagi, komitmen politik pemerintah ini perlu mendapat
dukungan dari berbagai pihak. Hal yang masih kurang jelas dalam TAP MPR
dimaksud adalah apakah perspektif pembangunan nasional dengan keberpihakan
kepada usaha kecil-menengah dan koperasi ini masih dijalankan melalui mekanisme
pasar? Dalam arti apakah intervensi pemerintah dalam bentuk keberpihakan
kepada usaha kecil-menengah dan koperasi ini adalah benar-benar merupakan affirmative
action untuk memperbaiki distorsi pasar yang selama ini terjadi karena
bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar yang tidak benar? Ataukah
pemerintah mulai ragu dengan bekerjanya mekanisme pasar itu sendiri sehingga
berupaya untuk meninggalkannya dan mencoba merujuk pada suatu mekanisme sistem
ekonomi yang baru ?. Nampaknya kita semua berada pada pilahan yang
dilematis. Mau meninggalkan mekanisme pasar dalam sistem ekonomi
nasional, kita masih ragu-ragu, karena pengalaman keberhasilan pembangunan
ekonomi negara-negara maju saat ini selalu merujuk pada bekerjanya mekanisme
pasar. Mau merujuk pada bekerja suatu mekanisme yang baru (apapun
namanya), dalam prakteknya belum ada satu negarapun yang cukup berpengalaman
serta yang paling penting menunjukkan keberhasilan nyata, bahkan kita sendiri
belum berpengalaman (ibarat membeli kucing dalam karung). Bukti
keragu-raguan ini tercermin dalam TAP MPR hasil sidang istimewa itu sendiri,
dimana demokrasi ekonomi nasional tidak semata-mata dijalankan dengan
keberpihakan habis-habisan pada usaha kecil-menengah dan koperasi, tapi
perusahaan swasta besar dan BUMN tetap mendapat tempat bahkan mempunyai peran
yang sangat strategis.
Bagi saya, sebenarnya keragu-raguan ini tidak
perlu terjadi, jika kita semua jernih melihat dan jujur untuk mengakui bahwa
kegagalan-kegagalan pembangunan ekonomi nasional selama ini terjadi bukan
disebabkan oleh karena ketidakmampuan mekanisme pasar mendukung keberhasilan
pembangunan ekonomi nasional, tetapi lebih disebabkan karena pasar sendiri
tidak diberi kesempatan untuk bekerja secara baik. Bentuk campur
tangan pemerintah (orde baru) yang seharusya diarahkan untuk menjamin
bekerjanya mekanisme pasar guna mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi
nasional, ternyata dalam prakteknya lebih diarahkan pada keberpihakan yang
berlebihan pada pengusaha besar (konglomerat) dalam bentuk insentif maupun
regim proteksi yang ekstrim. Pengalaman pembangunan ekonomi nasional dengan
kebijakan proteksi bagi kelompok industri tertentu (yang diasumsikan sebagai infant
industry) dan diharapkan akan menjadi “lokomotif “ yang akan menarik
gerbong ekonomi lainnya, pada akhirnya bermuara pada incapability dan inefficiency
dari industri yang bersangkutan (contoh kebijakan pengembangan industri
otomotif). Periode waktu yang telah ditetapkan untuk berkembang menjadi
suatu bisnis yang besar dalam skala dan skop serta melibatkan sejumlah besar
pelaku ekonomi di dalamnya, menjadi tidak bermakna saat dihadapkan pada
kenyataan bahwa bisnis yang bersangkutan masih tetap berada pada level
perkembangan “bayi”, karena dimanjakan oleh berbagai insentif dan berbagai bentuk
proteksi.
Saya juga kurang setuju dengan pendapat bahwa
mekanisme pasar tidak dapat menjalankan fungsi sosial dalam pembangunan ekonomi
nasional. Pendapat seperti ini juga tidak benar secara absolut.
Buktinya negara-negara maju yang selalu merujuk pada bekerjanya mekanisme pasar
secara baik, mampu menjalankan fungsi sosial dalam pembangunan ekonominya
secara baik pula. Sudah menjadi pengetahuan yang luas bahwa negara-negara
maju (termasuk beberapa negara berkembang, seperti Singapura) mempunyai suatu
sistem social security jangka panjang (yang berfungsi secara permanen)
untuk membantu kelompok masyarakat yang inferior dalam kompetisi memperoleh
akses ekonomi. Justru negara-negara yang masih setengah hati mendorong
bekerjanya mekanisme pasar (seperti Indonesia) tidak mampu menjalankan fungsi
sosial dalam pembangunan ekonominya secara mantap. Sebenarnya sudah
banyak program jaminan sosial temporer semacam JPS di Indonesia, namun
pelaksanaannya masih jauh dari memuaskan, karena kurang mantapnya perencanaan,
terjadi banyak penyimpangan dalam implementasi, serta lemahnya pengawasan.
Fungsi sosial dapat berjalan dengan baik dalam
mekanisme pasar, jika ada intervensi pemerintah melalui perpajakan, instrumen
distribusi kekayaan dan pendapatan, sistem jaminan sosial, sistem perburuhan,
dsb. Ini yang namanya affirmative action yang terarah oleh
pemerintah dalam mekanisme pasar (Bandingkan dengan pendapat Anggito Abimanyu,
2000).
Jadi yang salah selama ini bukan mekanisme pasar,
tetapi kurang adanya affirmative action yang jelas oleh pemerintah
demi menjamin bekerjanya mekanisme pasar. Yang disebut dengan affirmative
action seharusnya lebih dutujukkan pada disadvantage group (sebagian
besar rakyat kecil), bukan sebaliknya pada konglomerat. Kalau begitu logikanya,
maka kurang ada justifikasi logis yang jelas untuk mengabaikan bekerjanya
mekanisme pasar dalam mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.
Apalagi dengan merujuk pada suatu mekanisme sistem ekonomi yang baru. Ini sama artinya dengan “sakit di kaki,
kepala yang dipenggal”. Bagi saya, harganya terlalu mahal bagi rakyat
jika kita mencoba-coba dengan sesuatu yang tidak pasti. Pada saat
yang sama, rakyat sudah terlalu lama menunggu dengan penuh pengorbanan, untuk
melihat keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yang dapat dinikmati secara
bersama.
Perlu dicatat, bahwa disamping obyek keberpihakan
selama pemerintah orde baru dalam kebijakan ekonomi nasionalnya salah alamat,
pemerintah sendiri kurang mempunyai acuan yang jelas tentang kapan seharusnya phasing-out
process diintrodusir dalam tahapan intervensi, demi mengkreasi bekerjanya
mekanisme pasar dalam program pembangunan ekonomi nasional. Akibatnya
tidak terjadi proses pendewasaan (maturity) terhadap obyek keberpihakan
(dalam mekanisme pasar) untuk mengambil peran sebagai lokomotif keberhasilan
pembangunan ekonomi nasional.
Pertanyaan selanjutnya adalah
apa yang salah atau kurang sempurna dengan konsep ekonomi kerakyatan?.
Sejak awal saya katakan bahwa semua pihak perlu mendukung affirmative action
policy pada usaha kecil-menengah dan koperasi yang diambil oleh pemerintah
sesuai dengan tuntutan TAP MPR. Pembangunan harus dikembangkan dengan
berbasiskan ekonomi domestik (bila perlu pada daerah kabupaten/kota) dengan
tingkat kemandirian yang tinggi, kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya
kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif, adanya persaingan yang sehat,
keterbukaan/demokratis, dan pemerataan yang berkeadilan. Semua ini
merupakan ciri-ciri dari Ekonomi Kerakyatan yang kita tuju bersama
(Prawirokusumo, 2001). Kita akan membahas lebih jauh tentang kekurangan konsep
ekonomi kerakyatan yang di dengungkan oleh pemerintah pada sub-pokok
bahasan di bawah ini.
c. Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Perlu digarisbawahi bahwa ekonomi kerakyatan tidak
bisa hanya sekedar komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam sistem
ekonomi orde baru yang amat membela kaum pengusaha besar khususnya para
konglomerat. Perubahan itu hendaknya dilaksanakan dengan benar-benar memberi
perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang
nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat
sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan. Tidak dapat disangkal bahwa
membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik (political
will), tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi
uang kepada rakyat kecil (saya tidak membuat penilaian terhadap sistem JPS),
adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar.
Praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil sangat tidak menguntungkan pihak
manapun, termasuk rakyat kecil sendiri (Bandingkan dengan pendapat Ignas
Kleden, 2000). Pendekatan seperti ini jelas sangat berbeda dengan apa yang dimaksud dengan
affirmative action. Aksi membagi-bagi uang secara tidak
sadar menyebabkan usaha kecil-menengah dan koperasi yang selama ini tidak
berdaya untuk bersaing dalam suatu mekanisme pasar, menjadi sangat tergantung
pada aksi dimaksud. Sebenarnya yang harus ada pada tangan obyek affirmative
action adalah kesempatan untuk berkembang dalam suatu mekanisme pasar yang
sehat, bukan cash money/cash material. Jika pemahaman ini tidak
dibangun sejak awal, maka saya khawatir cerita keberpihakan yang salah selama masa
orde baru kembali akan terulang. Tidak terjadi proses pendewasaan (maturity)
dalam ragaan bisnis usaha kecil-menengah dan koperasi yang menjadi target affirmative
action policy. Bahkan sangat mungkin terjadi suatu proses yang
bersifat counter-productive, karena asumsi awal yang dianut adalah
usaha kecil-menengah dan koperasi yang merupakan ciri ekonomi kerakyatan
Indonesia tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi
disekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial
apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peluang pasar. Modal dasar
yang dimiliki inilah yang seharusnya ditumbuhkembangkan dalam suatu mekanisme
pasar yang sehat. Bukan sebaliknya ditiadakan dengan menciptakan
ketergantungan model baru pada kebijakan keberpihakan dimaksud.
Selanjutnya, pemerintah harus mempunyai ancangan
yang pasti tentang kapan seharusnya pemerintah mengurangi bentuk campur tangan
dalam affirmative action policynya, untuk mendorong ekonomi kerakyatan
berkembang secara sehat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian
ekonomi yang akurat tentang timing dan process di mana pemerintah
harus mengurangi bentuk keberpihakannya pada usaha kecil-menengah dan koperasi
dalam pembangunan ekonomi rakyat. Isu ini perlu mendapat perhatian
tersendiri, karena sampai saat ini masih banyak pihak (di luar UKM dan
Koperasi) yang memanfaatkan momen keberpihakan pemerintah ini sebagai free-rider.
Justru kelompok ini yang enggan mendorong adanya proses phasing-out
untuk mengkerasi mekanisme pasar yang sehat dalam rangka mendorong keberhasilan
program ekonomi kerakyatan. Kita semua masih mengarahkan seluruh energi
untuk mendukung program keberpihakan pemerintah pada UKM dan koperasi sesuai
dengan tuntutan TAP MPR. Tapi kita lupa bahwa ada tahapan lainnya yang
penting dalam program keberpihakan dimaksud, yaitu phasing-out process
yang harus pula dipersiapkan sejak awal. Kalau tidak, maka sekali lagi
kita akan mengulangi kegagalan yang sama seperti apa yang terjadi selama masa
pemerintahan orde baru.
***
BAB III
PENUTUP
Demikian makalah tentang
ekonomi mikro yang saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.dan dapat
kita ambil petikan pelajaran ini sehingga berguna bagi kita di kedepan yang kan lebih baik lagi
KESIMPULAN
Jadi Ekonomi mikro yang
diterapkan termasuk area besar belajar, banyak diantaranya menggambarkan metode dari
yang lainnya. Regulasi dan organisasi industri mempelajari topik seperti masuk dan keluar dari firma, inovasi, aturan
merek dagang. Hukum dan Ekonomi menerapkan prinsip
ekonomi mikro ke pemilihan dan penguatan dari
berkompetisi dengan rezim legal dan efisiensi relatifnya. Ekonomi Perburuhan mempelajari upah,
kepegawaian, dan dinamika pasar buruh. Finansial publik (juga dikenal dengan ekonomi publik)
mempelajari rancangan dari pajak pemerintah dan kebijakan
pengeluaran dan efek ekonomi dari kebijakan-kebijakan tersebut (contohnya,
program asuransi sosial). Ekonomi
kesehatan mempelajari organisasi dari sistem kesehatan, termasuk peran dari pegawai kesehatan dan program asuransi
kesehatan.
Politik ekonomi mempelajari peran dari institusi politik dalam menentukan keluarnya
sebuah kebijakan. Ekonomi kependudukan, yang mempelajari tantangan yang dihadapi oleh
kota-kota, seperti gepeng, polusi air dan udara, kemacetan lalu-lintas, dan
kemiskinan, digambarkan dalam geografi kependudukan dan
sosiologi.Finansial Ekonomi
mempelajari topik seperti struktur dari portofolio yang optimal, rasio dari
pengembalian ke modal, analisa ekonometri dari keamanan
pengembalian, dan kebiasaan finansial korporat. Bidang Sejarah ekonomi mempelajari evolusi dari
ekonomi dan institusi ekonomi, menggunakan metode dan
teknik dari bidang ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi,
psikologi dan ilmu politik.
sama2... salam kenal juga :)
BalasHapus